Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa "orang desa tidak pakai dolar" muncul di tengah melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh sekitar Rp17.600 per dolar AS. Dalam pidatonya di Jawa Timur, prabowo mencoba menenangkan publik dengan menyatakan bahwa masyarakat desa tidak terdampak langsung karena mereka tidak bertransaksi menggunakan dolar.
Masalahnya, pernyataan semacam ini bukan sekadar ucapan spontan. Ia merupakan bentuk politik retorika : cara kekuasaan membingkai realitas agar keresahan publik tampak berlebihan. Retorika bekerja bukan dengan menyangkal fakta secara total, melainkan dengan menyederhanakan persoalan kompleks menjadi kalimat yang terdengar menenangkan. Dalam konteks ini, pelemahan rupiah direduksi seolah hanya berdampak bagi orang yang bepergian ke luar negeri atau melakukan transaksi internasional, padahal struktur ekonomi Indonesia justru sangat bergantung pada rantai pasok global.
Orang desa memang tidak membeli cabai memakai dolar. Tetapi pupuk, BBM, kedelai, gandum, pakan ternak, obat pertanian, sparepart mesin, hingga ongkos distribusi pangan dipengaruhi kurs dolar. Ketika rupiah melemah, biaya impor naik. Ketika biaya impor naik, harga kebutuhan sehari-hari ikut terdorong. Pada titik inilah dampak dolar masuk ke dapur warga desa, meskipun mereka tidak pernah memegang mata uang asing itu secara langsung.
Ironisnya, pernyataan tersebut datang dari seorang kepala negara yang justru sangat aktif melakukan perjalanan diplomatik internasional. Dalam satu rangkaian lawatan luar negeri pada 2025, Prabowo mengunjungi Arab Saudi, Brasil, Belgia, dan Prancis untuk membahas kerja sama pertahanan, ekonomi, dan investasi internasional. Diplomasi internasional tentu penting bagi negara modern. Namun muncul kontradiksi simbolik ketika pemerintah di satu sisi aktif membangun relasi ekonomi global yang bergantung pada stabilitas dolar dan investasi asing, sementara di sisi lain menyampaikan narasi bahwa rakyat desa tidak perlu memikirkan dolar.
Kontradiksi ini memperlihatkan jarak antara elite politik dan realitas masyarakat. Negara memahami betul pentingnya stabilitas kurs bagi investasi, perdagangan, dan fiskal negara. Jika dolar memang dianggap tidak penting bagi kehidupan rakyat, maka tidak mungkin pemerintah dan Bank Indonesia melakukan intervensi pasar, menjaga cadangan devisa, atau menyesuaikan subsidi energi ketika rupiah melemah. Bahkan laporan Reuters menyebut pemerintah meningkatkan subsidi bahan bakar dan Bank Indonesia melakukan intervensi pasar valuta asing untuk menahan tekanan rupiah.
Secara akademis, pelemahan rupiah bukan isu sepele. Penelitian mengenai dinamika USD/IDR tahun 2025 menunjukan adanya depresiasi rupiah yang signifikan secara statistik pasca perubahan politik global di Amerika Serikat. Studi tersebut menegaskan bahwa fluktuasi nilai tukar memiliki implikasi serius terhadap stabilitas negara berkembang seperti Indonesia. Dalam ekonomi politik global, negara berkembang seperti Indonesia sangat rentan terhadap gejolak kurs karena ketergantungan impor bahan baku dan energi masih tinggi.
Karena itu, narasi "orang desa tidak pakai dolar" sesungguhnya lebih dekat pada pengalihan persepsi publik dibanding penjelasan ekonomi yang utuh. Pemerintah mencoba mengubah fokus masyarakat dari persoalan struktural menjadi persoalan psikologis : seolah masalahnya ada pada kepanikan warga, bukan pada lemahnya fondasi ekonomi dan tingginya ketergantungan terhadap pasar global.
Implikasi sosial dari pernyataan manipulatif semacam ini jauh lebih berbahaya dibanding sekedar kontroversi sosial media. Pertama, ia menciptakan normalisasi terhadap penurunan kualitas hidup. Ketika harga kebutuhan naik akibat kurs dolar, masyarakat diarahkan untuk menganggap itu bukan masalah serius. Akibatnya, kritik terhadap kebijakan ekonomi dianggap berlebihan atau bahkan anti-negara.
Kedua, retorika seperti ini memperlebar ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Di media sosial, banyak warga justru merespons dengan satire dan kemarahan karena merasa pengalaman hidup mereka diabaikan. Beberapa komentar publik menyinggung bagaimana harga Indomie, kedelai, BBM, hingga plastik tetap dipengaruhi dolar meskipun dikonsumsi masyarakat desa. Fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara bahasa kekuasaan dan pengalaman riil masyarakat.
Ketiga, manipulasi retoris berpotensi mematikan diskursus kritis. Ketika pemerintah terus menerus memakai narasi simplikasi, maka ruang publik perlahan dipenuhi optimisme semu, sementara persoalan struktural soal ketimpangan, ketergantungan impor, dan lemahnya daya beli tidak benar-benar diselesaikan.
Dalam sejarah politik modern, kekuasaan sering bertahan bukan hanya lewat kebijakan, tetapi lewat kemampuan mengendalikan bahasa. Kalimat sederhana dapat menjadi alat politik untuk meredam keresahan sosial. Karena itu, masyarakat perlu belajar membedakan antara pernyataan yang menenangkan dan pernyataan yang menjelaskan. Sebab tugas pemimpin bukan sekedar membuat rakyat tenang, tetapi juga jujur terhadap realitas yang sedang dihadapi bangsanya.
Komentar
Posting Komentar