Opini Sipil

Pertanyaan "adakah Islam di Papua?" mungkin terdengar sederhana. Bahkan sebagian orang akan menganggapnya pertanyaan yang aneh. Bukankah Papua juga bagian dari Indonesia? Bukankah di sana ada masjid, pesantren, organisasi Islam, dan muslim yang hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya?. Secara faktual, jawabannya jelas : ada. Islam bukanlah sesuatu yang asing di Papua. Sejarah mencatat bahwa Islam bahkan telah hadir di beberapa wilayah Papua jauh sebelum integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia. Di Fakfak, Kaimana, Raja Ampat, dan sejumlah wilayah pesisir lainnya, Islam tumbuh melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya yang berlangsung selama berabad-abad. Namun setelah menyaksikan film Pesta Babi, pertanyaan itu terasa memiliki makna yang berbeda. Yang dipertanyakan bukan keberadaan umat Islam secara fisik, melainkan keberadaan nilai-nilai Islam dalam menghadapi persoalan kemanusiaan yang sedang terjadi di Papua. Adakah Islam ketika tanah masyarakat adat dirampas ...

 Di tengah banyaknya persoalan struktural yang dihadapi Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten justru terlihat sibuk membangun politik seremonial melalui program "Geber Jum'at". Program ini diproyeksikan sebagai simbol kedekatan pemerintah dengan masyarakat melalui kerja bakti, bersih-bersih, dan mobilisasi aparatur di ruang publik. Sekilas memang terlihat positif. Kamera berjalan, pejabat turun ke jalan, dokumentasi tersebar di media sosial, dan narasi “pemerintah hadir” terus diproduksi. Tetapi pertanyaan paling mendasar justru muncul: apakah Majalengka hari ini benar-benar membutuhkan seremoni mingguan, atau membutuhkan keberanian menyelesaikan problem pembangunan yang jauh lebih mendesak?. Masalah terbesar pemerintahan Eman-Dena bukan sekadar soal program, melainkan soal arah prioritas pembangunan yang tampak kabur. Ketika masyarakat masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan pendidikan, infrastruktur yang belum merata, dan tekanan ekonomi pasca industrialisasi, pem...

 Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa "orang desa tidak pakai dolar" muncul di tengah melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh sekitar Rp17.600 per dolar AS. Dalam pidatonya di Jawa Timur, prabowo mencoba menenangkan publik dengan menyatakan bahwa masyarakat desa tidak terdampak langsung karena mereka tidak bertransaksi menggunakan dolar. Masalahnya, pernyataan semacam ini bukan sekadar ucapan spontan. Ia merupakan bentuk politik retorika : cara kekuasaan membingkai realitas agar keresahan publik tampak berlebihan. Retorika bekerja bukan dengan menyangkal fakta secara total, melainkan dengan menyederhanakan persoalan kompleks menjadi kalimat yang terdengar menenangkan. Dalam konteks ini, pelemahan rupiah direduksi seolah hanya berdampak bagi orang yang bepergian ke luar negeri atau melakukan transaksi internasional, padahal struktur ekonomi Indonesia justru sangat bergantung pada rantai pasok global. Orang desa memang tidak membeli cabai memakai dolar. Tetapi pupu...