Geber Jum'at dan Krisis Prioritas Pembangunan Majalengka

 Di tengah banyaknya persoalan struktural yang dihadapi Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten justru terlihat sibuk membangun politik seremonial melalui program "Geber Jum'at". Program ini diproyeksikan sebagai simbol kedekatan pemerintah dengan masyarakat melalui kerja bakti, bersih-bersih, dan mobilisasi aparatur di ruang publik. Sekilas memang terlihat positif. Kamera berjalan, pejabat turun ke jalan, dokumentasi tersebar di media sosial, dan narasi “pemerintah hadir” terus diproduksi. Tetapi pertanyaan paling mendasar justru muncul: apakah Majalengka hari ini benar-benar membutuhkan seremoni mingguan, atau membutuhkan keberanian menyelesaikan problem pembangunan yang jauh lebih mendesak?.

Masalah terbesar pemerintahan Eman-Dena bukan sekadar soal program, melainkan soal arah prioritas pembangunan yang tampak kabur. Ketika masyarakat masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan pendidikan, infrastruktur yang belum merata, dan tekanan ekonomi pasca industrialisasi, pemerintah justru terlihat lebih fokus pada program-program yang mudah dipublikasikan dibanding kebijakan yang menyentuh akar persoalan.

Paradoks pembangunan Majalengka hari ini bahkan diakui langsung oleh Bupati Eman Suherman sendiri. Ia menyebut Majalengka mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi angka kemiskinannya masih besar. Artinya, ada masalah serius dalam distribusi hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi ternyata tidak otomatis menciptakan kesejahteraan sosial. Kawasan industri tumbuh, investasi masuk, tetapi sebagian masyarakat tetap hidup dalam kondisi rentan.

Data menunjukkan angka kemiskinan Majalengka pada 2025 masih berada di angka sekitar 10,31 persen atau sekitar 128 ribu lebih penduduk miskin. Ini bukan angka kecil. Bahkan Majalengka disebut masih masuk daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat. Dalam konteks seperti ini, program seperti Geber Jumat terasa lebih seperti kosmetik politik dibanding solusi pembangunan.

Yang lebih problematik, pemerintah tampak terlalu percaya bahwa visualisasi kerja adalah ukuran keberhasilan pemerintahan. Padahal masyarakat tidak hidup dari konten dokumentasi. Rakyat tidak makan dari postingan bersih-bersih. Yang dibutuhkan masyarakat adalah akses kerja layak, pendidikan berkualitas, kesehatan yang terjangkau, dan pembangunan infrastruktur yang merata.

Krisis prioritas ini makin terlihat ketika persoalan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah sendiri mengakui rata-rata lama sekolah masyarakat Majalengka masih rendah dan menjadi penyebab stagnasi kualitas sumber daya manusia. Dalam bahasa sederhana: pertumbuhan ekonomi Majalengka tidak diimbangi pembangunan manusia yang kuat. Ini berbahaya. Karena daerah bisa tumbuh secara statistik, tetapi masyarakatnya tertinggal secara kualitas hidup.

Di sisi lain, pemerintah juga mengeluhkan besarnya beban anggaran pegawai yang mencapai 42 persen APBD akibat banyaknya PPPK. Akibatnya, ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur menjadi terbatas. Jalan, jembatan, dan irigasi tidak bisa maksimal diperbaiki karena APBD habis tersedot untuk belanja birokrasi. Ini ironi besar. Pemerintah sibuk menggelar program simbolik turun ke jalan, tetapi jalan yang sesungguhnya justru banyak yang masih bermasalah.

Pemerintahan Eman-Dena terlihat sedang terjebak pada model populisme visual: pemerintah harus terlihat bekerja setiap minggu. Dalam politik modern, pencitraan memang penting. Tetapi ketika pencitraan lebih dominan daripada perencanaan struktural, maka yang lahir hanyalah pemerintahan yang sibuk mengelola persepsi publik, bukan menyelesaikan masalah publik.

Geber Jumat pada akhirnya bukan sekadar soal bersih-bersih. Ia menjadi simbol bagaimana pemerintah lebih nyaman mengurus sesuatu yang terlihat dibanding sesuatu yang mendasar. Sebab membersihkan jalan lebih mudah daripada membersihkan tata kelola pembangunan yang timpang. Menggerakkan ASN untuk kerja bakti lebih mudah daripada membangun sistem pendidikan yang kuat. Membuat konten kedekatan dengan rakyat lebih mudah daripada menyelesaikan ketimpangan ekonomi yang terus berlangsung.

Majalengka hari ini membutuhkan keberanian politik untuk menentukan prioritas pembangunan secara serius. Pemerintah seharusnya fokus pada pembangunan manusia, reformasi pendidikan, penguatan ekonomi desa, pemerataan infrastruktur, dan tata kelola anggaran yang sehat. Bukan sekadar memproduksi rutinitas mingguan yang ramai secara visual tetapi minim dampak struktural.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan seberapa sering pejabat turun ke jalan saat Jumat pagi, tetapi seberapa jauh kehidupan masyarakat benar-benar berubah.