Langsung ke konten utama

Adakah Islam di Papua? : Refleksi Film Pesta Babi

Pertanyaan "adakah Islam di Papua?" mungkin terdengar sederhana. Bahkan sebagian orang akan menganggapnya pertanyaan yang aneh. Bukankah Papua juga bagian dari Indonesia? Bukankah di sana ada masjid, pesantren, organisasi Islam, dan muslim yang hidup berdampingan dengan masyarakat lainnya?. Secara faktual, jawabannya jelas : ada. Islam bukanlah sesuatu yang asing di Papua. Sejarah mencatat bahwa Islam bahkan telah hadir di beberapa wilayah Papua jauh sebelum integrasi Papua ke dalam Republik Indonesia. Di Fakfak, Kaimana, Raja Ampat, dan sejumlah wilayah pesisir lainnya, Islam tumbuh melalui jalur perdagangan dan interaksi budaya yang berlangsung selama berabad-abad.

Namun setelah menyaksikan film Pesta Babi, pertanyaan itu terasa memiliki makna yang berbeda. Yang dipertanyakan bukan keberadaan umat Islam secara fisik, melainkan keberadaan nilai-nilai Islam dalam menghadapi persoalan kemanusiaan yang sedang terjadi di Papua. Adakah Islam ketika tanah masyarakat adat dirampas atas nama investasi?. Adakah Islam ketika hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat dihancurkan atas nama pembangunan?. Adakah Islam ketika suara kelompok lemah kalah oleh kepentingan modal dan kekuasaan?.

Film Pesta Babi mengajak kita melihat Papua dari sudut pandang yang jarang muncul dalam pemberitaan nasional. Papua tidak hanya digambarkan sebagai wilayah konflik atau daerah yang membutuhkan pembangunan. Papua ditampilkan sebagai ruang hidup masyarakat adat yang sedang menghadapi tekanan besar akibat ekspansi proyek-proyek skala besar. Dalam konteks ini, babi bukan sekadar hewan ternak. Ia merupakan simbol budaya, sumber ekonomi keluarga, bagian dari ritual sosial, dan penyangga identitas masyarakat setempat. Ketika ruang hidup masyarakat terancam, maka yang terancam bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga kebudayaan dan martabat manusia.

Di sinilah saya mulai bertanya : mengapa suara organisasi-organisasi Islam tidak terlalu terdengar ketika isu Papua dibahas?. Padahal dalam tradisi Islam, keberpihakan kepada kelompok tertindas merupakan prinsip yang sangat mendasar. Al-Qur'an berkali-kali menegaskan pentingnya membela kaum mustadh'afin, kelompok yang dilemahkan oleh struktur kekuasaan dan ketidakadilan. Nabi Muhammad SAW pun menunjukkan bahwa agama tidak hanya berbicara tentang ritual, tetapi juga tentang pembelaan terhadap hak-hak manusia.

Masalahnya, selama ini Papua sering dibaca melalui kacamata politik identitas. Ketika mendengar Papua, sebagian orang langsung melihat perbedaan agama, suku, atau orientasi politik. Akibatnya, solidaritas kemanusiaan sering kalah oleh prasangka-prasangka yang dibangun selama bertahun-tahun. Kita lebih sibuk bertanya siapa mereka daripada apa yang sedang mereka alami. Padahal ajaran Islam tidak pernah mensyaratkan kesamaan identitas sebagai dasar untuk membela keadilan.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa umat Islam merupakan kelompok agama terbesar kedua setelah Kristen di Papua. Jutaan warga muslim hidup, bekerja, dan menjadi bagian dari masyarakat Papua. Nahdlatul Ulama juga memiliki struktur organisasi dan aktivitas sosial yang cukup aktif. Artinya, secara kelembagaan Islam memang hadir. Tetapi kehadiran fisik belum tentu berbanding lurus dengan kehadiran moral.

Film Pesta Babi secara tidak langsung mengajukan pertanyaan yang cukup mengganggu : apakah umat Islam di Indonesia cukup peka terhadap penderitaan yang terjadi di Papua?. Ataukah kita hanya akan bersuara ketika korbannya memiliki identitas yang sama dengan kita?. Pertanyaan ini penting karena salah satu penyakit terbesar dalam kehidupan sosial kita hari ini adalah selektivitas empati. Kita sudah marah ketika ketidakadilan menimpa kelompok tertentu, tetapi diam ketika hal yang sama menimpa kelompok lain.

Dalam perspektif Islam, tanah bukan sekedar komoditas ekonomi. Banyak ulama kontemporer menempatkan perlindungan lingkungan dan ruang hidup masyarakat sebagai bagian dari maqashid syariah, tujuan besar syariat yang berorientasi pada kemaslahatan. Kerusakan ekologis yang menyebabkan hilangnya sumber kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari persoalan keadilan sosial. Ketika hutan hilang, masyarakat kehilangan sumber pangan. Ketika tanah adat hilang, masyarakat kehilangan identitas dan masa depannya. Dan ketika itu terjadi secara sistematis, maka persoalannya bukan lagi pembangunan, melainkan ketimpangan kekuasaan.

Karena itu, refleksi setelah nonton film Pesta Babi tidak seharusnya berhenti pada perdebatan soal boleh atau tidaknya babi dalam agama tertentu. Fokus semacam itu justru membuat kita kehilangan substansi. Yang perlu dibaca adalah realitas sosial yang sedang terjadi di balik simbol tersebut. Film ini sedang berbicara tentang manusia, tentang ruang hidup, tentang ketimpangan pembangunan, dan tentang suara masyarakat yang sering tidak mendapatkan tempat dalam proses pengambilan keputusan.

Maka pertanyaan "adakah Islam di Papua?" pada akhirnya bukanlah pertanyaan tentang jumlah masjid atau banyaknya umat Islam. Pertanyaan itu adalah ujian bagi kita semua. Apakah nilai-nilai Islam yang berbicara tentang keadilan, persaudaraan kemanusiaan, dan keberpihakan kepada yang lemah benar-benar hidup dalam kesadaran kita. Sebab jika Islam hanya hadir dalam bangunan dan simbol, tetapi tidak hadir dalam pembelaan terhadap mereka yang kehilangan tanah, kehilangan hutan, dan kehilangan masa depan, maka yang hilang bukan Papua. Yang hilang justru makna Islam itu sendiri sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Geber Jum'at dan Krisis Prioritas Pembangunan Majalengka

 Di tengah banyaknya persoalan struktural yang dihadapi Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten justru terlihat sibuk membangun politik seremonial melalui program "Geber Jum'at". Program ini diproyeksikan sebagai simbol kedekatan pemerintah dengan masyarakat melalui kerja bakti, bersih-bersih, dan mobilisasi aparatur di ruang publik. Sekilas memang terlihat positif. Kamera berjalan, pejabat turun ke jalan, dokumentasi tersebar di media sosial, dan narasi “pemerintah hadir” terus diproduksi. Tetapi pertanyaan paling mendasar justru muncul: apakah Majalengka hari ini benar-benar membutuhkan seremoni mingguan, atau membutuhkan keberanian menyelesaikan problem pembangunan yang jauh lebih mendesak?. Masalah terbesar pemerintahan Eman-Dena bukan sekadar soal program, melainkan soal arah prioritas pembangunan yang tampak kabur. Ketika masyarakat masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan pendidikan, infrastruktur yang belum merata, dan tekanan ekonomi pasca industrialisasi, pem...

Ditjen Pesantren : Pisau Bermata Dua?

Di tengah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, keberadaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang menaungi pesantren tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial yang besar. Pesantren hari ini bukan lagi lembaga pinggiran, melainkan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah pesantren telah melampaui empat puluh ribu dengan jutaan santri yang tersebar di berbagai daerah. Angka ini menegaskan bahwa pesantren bukan sekadar warisan tradisi, tetapi juga kekuatan sosial yang hidup dan terus berkembang. Dalam konteks tersebut, kehadiran negara melalui Ditjen Pesantren sering dipahami sebagai langkah afirmatif. Pengakuan formal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah mengangkat posisi pesantren dari sekadar lembaga kultural menjadi bagian sah dari sistem pendidikan nasional. Konsekuensinya, pesantren mendapatkan akses terhadap sumber daya negara, mulai dari pendanaan, program peningkatan kualitas, hingga penguatan...

Ketika yang Dasar Justru Terabaikan

Gizi dan pendidikan kerap disebut sebagai dua pilar utama dalam pembangunan manusia. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Namun dalam praktik kebijakan, relasi ideal ini sering kali tidak berjalan seimbang. Ada kecenderungan di mana satu aspek didorong lebih cepat, sementara yang lain justru tertinggal, meski sama-sama bersifat mendasar. Situasi di Majalengka memperlihatkan hal tersebut secara nyata. Di satu sisi, fasilitas pemenuhan gizi dapat dibangun dengan cepat dan dalam kondisi layak. Di sisi lain, masih terdapat ruang belajar yang rusak dan belum mendapatkan penanganan yang setara. Kontras ini bukan sekadar persoalan teknis atau kebetulan administratif, melainkan mencerminkan bagaimana arah prioritas kebijakan ditentukan. Persoalan utamanya bukan pada penting atau tidaknya program pemenuhan gizi. Kebutuhan nutrisi anak jelas merupakan hal yang krusial. Namun, ketika program tersebut justru melaju lebih cepat dibanding perbaikan infrastruktur pendidikan dasar, mu...