Di depan gedung dewan, guru honorer berdiri dengan tuntutan yang sebenarnya sangat sederhana: kejelasan status dan kepastian penghasilan. Tidak ada jargon besar, tidak ada konsep rumit. Hanya permintaan agar kerja yang mereka lakukan setiap hari di ruang kelas dihargai secara layak. Ironisnya, kesederhanaan tuntutan itu justru berhadapan dengan kompleksitas alasan yang terus diproduksi oleh pemerintah untuk menundanya. Di saat yang sama, negara bergerak cepat menjalankan berbagai agenda besar. Program berskala nasional dibicarakan dengan optimisme tinggi, anggaran disiapkan, dan target ditetapkan dengan penuh percaya diri. Dalam logika pembangunan, ini sering dianggap sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membawa perubahan. Namun ketika kecepatan itu tidak pernah sampai pada penyelesaian persoalan guru honorer, muncul pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari: siapa sebenarnya yang dianggap prioritas?. Masalahnya bukan pada ada atau tidaknya proyek besar. Negara memang membutu...
Setiap tanggal 21 April, publik Indonesia kembali merayakan Hari Kartini sebagai momen penghormatan terhadap Raden Ajeng Kartini dan gagasan emansipasi yang ia perjuangkan. Namun di balik gegap gempita perayaan yang sering kali identik dengan simbol budaya dan seremoni formal, muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Apa arti merayakan Kartini ketika perlindungan terhadap perempuan justru berada dalam kondisi yang rapuh? Pertanyaan ini bukan sekadar retoris. Ia berangkat dari realitas yang terus berulang. Kasus kekerasan berbasis gender, baik di ruang domestik, ruang publik, maupun institusi pendidikan, menunjukkan bahwa perempuan masih berada dalam posisi yang rentan. Negara memang telah menghadirkan berbagai instrumen hukum dan kebijakan, tetapi implementasinya kerap berjalan timpang. Ada jarak yang lebar antara norma yang tertulis dan perlindungan yang benar-benar dirasakan. Dalam konteks ini, perayaan Kartini berisiko terjebak dalam apa yang dapat disebut sebagai simbol...