Opini Sipil

 Di tengah banyaknya persoalan struktural yang dihadapi Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten justru terlihat sibuk membangun politik seremonial melalui program "Geber Jum'at". Program ini diproyeksikan sebagai simbol kedekatan pemerintah dengan masyarakat melalui kerja bakti, bersih-bersih, dan mobilisasi aparatur di ruang publik. Sekilas memang terlihat positif. Kamera berjalan, pejabat turun ke jalan, dokumentasi tersebar di media sosial, dan narasi “pemerintah hadir” terus diproduksi. Tetapi pertanyaan paling mendasar justru muncul: apakah Majalengka hari ini benar-benar membutuhkan seremoni mingguan, atau membutuhkan keberanian menyelesaikan problem pembangunan yang jauh lebih mendesak?. Masalah terbesar pemerintahan Eman-Dena bukan sekadar soal program, melainkan soal arah prioritas pembangunan yang tampak kabur. Ketika masyarakat masih menghadapi kemiskinan, ketimpangan pendidikan, infrastruktur yang belum merata, dan tekanan ekonomi pasca industrialisasi, pem...

 Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa "orang desa tidak pakai dolar" muncul di tengah melemahnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh sekitar Rp17.600 per dolar AS. Dalam pidatonya di Jawa Timur, prabowo mencoba menenangkan publik dengan menyatakan bahwa masyarakat desa tidak terdampak langsung karena mereka tidak bertransaksi menggunakan dolar. Masalahnya, pernyataan semacam ini bukan sekadar ucapan spontan. Ia merupakan bentuk politik retorika : cara kekuasaan membingkai realitas agar keresahan publik tampak berlebihan. Retorika bekerja bukan dengan menyangkal fakta secara total, melainkan dengan menyederhanakan persoalan kompleks menjadi kalimat yang terdengar menenangkan. Dalam konteks ini, pelemahan rupiah direduksi seolah hanya berdampak bagi orang yang bepergian ke luar negeri atau melakukan transaksi internasional, padahal struktur ekonomi Indonesia justru sangat bergantung pada rantai pasok global. Orang desa memang tidak membeli cabai memakai dolar. Tetapi pupu...

 Di depan gedung dewan, guru honorer berdiri dengan tuntutan yang sebenarnya sangat sederhana: kejelasan status dan kepastian penghasilan. Tidak ada jargon besar, tidak ada konsep rumit. Hanya permintaan agar kerja yang mereka lakukan setiap hari di ruang kelas dihargai secara layak. Ironisnya, kesederhanaan tuntutan itu justru berhadapan dengan kompleksitas alasan yang terus diproduksi oleh pemerintah untuk menundanya. Di saat yang sama, negara bergerak cepat menjalankan berbagai agenda besar. Program berskala nasional dibicarakan dengan optimisme tinggi, anggaran disiapkan, dan target ditetapkan dengan penuh percaya diri. Dalam logika pembangunan, ini sering dianggap sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membawa perubahan. Namun ketika kecepatan itu tidak pernah sampai pada penyelesaian persoalan guru honorer, muncul pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari: siapa sebenarnya yang dianggap prioritas?. Masalahnya bukan pada ada atau tidaknya proyek besar. Negara memang membutu...

 Setiap tanggal 21 April, publik Indonesia kembali merayakan Hari Kartini sebagai momen penghormatan terhadap Raden Ajeng Kartini dan gagasan emansipasi yang ia perjuangkan. Namun di balik gegap gempita perayaan yang sering kali identik dengan simbol budaya dan seremoni formal, muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Apa arti merayakan Kartini ketika perlindungan terhadap perempuan justru berada dalam kondisi yang rapuh? Pertanyaan ini bukan sekadar retoris. Ia berangkat dari realitas yang terus berulang. Kasus kekerasan berbasis gender, baik di ruang domestik, ruang publik, maupun institusi pendidikan, menunjukkan bahwa perempuan masih berada dalam posisi yang rentan. Negara memang telah menghadirkan berbagai instrumen hukum dan kebijakan, tetapi implementasinya kerap berjalan timpang. Ada jarak yang lebar antara norma yang tertulis dan perlindungan yang benar-benar dirasakan. Dalam konteks ini, perayaan Kartini berisiko terjebak dalam apa yang dapat disebut sebagai simbol...

Di tengah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, keberadaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang menaungi pesantren tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial yang besar. Pesantren hari ini bukan lagi lembaga pinggiran, melainkan bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah pesantren telah melampaui empat puluh ribu dengan jutaan santri yang tersebar di berbagai daerah. Angka ini menegaskan bahwa pesantren bukan sekadar warisan tradisi, tetapi juga kekuatan sosial yang hidup dan terus berkembang. Dalam konteks tersebut, kehadiran negara melalui Ditjen Pesantren sering dipahami sebagai langkah afirmatif. Pengakuan formal melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah mengangkat posisi pesantren dari sekadar lembaga kultural menjadi bagian sah dari sistem pendidikan nasional. Konsekuensinya, pesantren mendapatkan akses terhadap sumber daya negara, mulai dari pendanaan, program peningkatan kualitas, hingga penguatan...

Gizi dan pendidikan kerap disebut sebagai dua pilar utama dalam pembangunan manusia. Keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Namun dalam praktik kebijakan, relasi ideal ini sering kali tidak berjalan seimbang. Ada kecenderungan di mana satu aspek didorong lebih cepat, sementara yang lain justru tertinggal, meski sama-sama bersifat mendasar. Situasi di Majalengka memperlihatkan hal tersebut secara nyata. Di satu sisi, fasilitas pemenuhan gizi dapat dibangun dengan cepat dan dalam kondisi layak. Di sisi lain, masih terdapat ruang belajar yang rusak dan belum mendapatkan penanganan yang setara. Kontras ini bukan sekadar persoalan teknis atau kebetulan administratif, melainkan mencerminkan bagaimana arah prioritas kebijakan ditentukan. Persoalan utamanya bukan pada penting atau tidaknya program pemenuhan gizi. Kebutuhan nutrisi anak jelas merupakan hal yang krusial. Namun, ketika program tersebut justru melaju lebih cepat dibanding perbaikan infrastruktur pendidikan dasar, mu...