Di depan gedung dewan, guru honorer berdiri dengan tuntutan yang sebenarnya sangat sederhana: kejelasan status dan kepastian penghasilan. Tidak ada jargon besar, tidak ada konsep rumit. Hanya permintaan agar kerja yang mereka lakukan setiap hari di ruang kelas dihargai secara layak. Ironisnya, kesederhanaan tuntutan itu justru berhadapan dengan kompleksitas alasan yang terus diproduksi oleh pemerintah untuk menundanya.
Di saat yang sama, negara bergerak cepat menjalankan berbagai agenda besar. Program berskala nasional dibicarakan dengan optimisme tinggi, anggaran disiapkan, dan target ditetapkan dengan penuh percaya diri. Dalam logika pembangunan, ini sering dianggap sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam membawa perubahan. Namun ketika kecepatan itu tidak pernah sampai pada penyelesaian persoalan guru honorer, muncul pertanyaan yang tidak bisa lagi dihindari: siapa sebenarnya yang dianggap prioritas?.
Masalahnya bukan pada ada atau tidaknya proyek besar. Negara memang membutuhkan pembangunan, dan tidak ada yang salah dengan ambisi. Tetapi ambisi tanpa keberpihakan hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Ketika proyek bisa berjalan karena dianggap strategis, sementara nasib guru honorer terus ditunda dengan alasan prosedural, di situ terlihat bahwa yang kurang bukan kemampuan negara, melainkan kemauan politik.
Guru honorer adalah wajah paling jujur dari kontradiksi ini. Mereka mengerjakan fungsi yang selalu disebut penting dalam setiap pidato tentang masa depan bangsa, tetapi ditempatkan dalam kondisi kerja yang serba tidak pasti. Banyak dari mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun, mengisi kekosongan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara, namun tetap diperlakukan sebagai tenaga tambahan yang bisa menunggu. Dalam bahasa kebijakan, mereka sering disebut sebagai bagian dari proses transisi. Dalam kenyataan, mereka adalah pihak yang terus-menerus dikorbankan oleh proses itu sendiri.
Di titik ini, persoalannya tidak lagi sekedar administratif. Ia berubah menjadi persoalan tentang bagaimana negara memaknai pendidikan. Jika pendidikan benar-benar dianggap sebagai fondasi pembangunan, maka kesejahteraan guru seharusnya menjadi prioritas yang tidak bisa dinegosiasikan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pendidikan di elu-elukan sebagai investasi jangka panjang, sementara tenaga pengajarnya dibiarkan bertahan dengan kondisi jangka pendek yang serba rentan.
Ada kecenderungan yang sulit diabaikan bahwa pembangunan lebih sering diukur dari apa yang terlihat. Infrastruktur, program nasional, dan proyek besar lainnya yang memiliki keunggulan karena dapat ditunjukkan sebagai capaian konkret dalam waktu relatif singkat. Sebaliknya, investasi pada manusia tidak selalu menghasilkan hasil yang bisa langsung dipamerkan. Di sinilah guru honorer kalah. Mereka bekerja di wilayah yang dampaknya baru terasa di masa depan, sementara logika kebijakan sering terjebak pada kebutuhan untuk menunjukkan hasil di masa sekarang.
Ketimpangan ini juga menunjukkan bagaimana politik anggaran bekerja. Anggaran bukan sekadar soal ketersediaan dana, melainkan tentang pilihan. Ketika dana dapat ditemukan untuk menjalankan program besar, tetapi tidak cukup untuk memastikan kesejahteraan guru honorer, maka yang sedang kita lihat bukan keterbatasan, melainkan prioritas. Dan prioritas selalu mencerminkan keberpihakan.
Lebih jauh, lemahnya posisi tawar guru honorer membuat persoalan ini terus berulang. Mereka tidak memiliki akses yang kuat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga suara mereka sering kali baru terdengar ketika sudah berubah menjadi aksi protes. Bahkan setelah itu, respons yang diberikan cenderung bersifat sementara, tanpa perubahan struktural yang benar-benar menyelesaikan masalah. Ini menciptakan siklus yang terus berulang, di mana tuntutan muncul, dijanjikan, lalu kembali ditunda.
Situasi ini menyisakan pertanyaan moral yang tidak sederhana. Apa arti pembangunan jika mereka yang membentuk generasi masa depan justru hidup dalam ketidakpastian. Apa makna kemajuan jika profesi yang paling menentukan arah bangsa diperlakukan sebagai beban anggaran yang masih bisa ditunda. Ketika negara berbicara tentang ambisi besar, tetapi gagal menyelesaikan persoalan yang paling mendasar, maka ambisi itu sendiri perlu dipertanyakan.
Jika ambisi negara terus dibesarkan sementara kesejahteraan guru dikecilkan, maka yang sebenarnya sedang dibangun bukanlah masa depan yang kokoh, melainkan ilusi kemajuan. Karena pada akhirnya, kualitas sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa besar proyek yang bisa diselesaikan, tetapi oleh seberapa serius ia menghargai manusia yang menopang seluruh proses itu. Guru honorer telah terlalu lama diminta bersabar. Pertanyaannya, sampai kapan kesabaran itu akan terus dijadikan alasan untuk menunda keadilan.
Komentar
Posting Komentar